Arsip Teks Pidato Presiden Jokowi pada Peringatan HUT RI ke-71 Tahun
2016_Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT
Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI di Depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD
RI, Jakarta, 16 Agustus 2016.Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh,Selamat pagi,Salam Damai Sejahtera untuk
kita semua,Om Swastiastu,Namo BuddhayaYang saya hormati Ketua, para
Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;Yang saya hormati Ketua,
para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;Yang saya
hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;Yang saya
hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia
Kelima;Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;Yang saya hormati Bapak
Boediono;Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;Yang
saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, dan para
Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional.Saudara-saudara
se-Bangsa dan se-Tanah Air,Hadirin sekalian yang saya muliakan.Marilah
kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam rangka
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia.Hadirin yang saya muliakan,Kemerdekaan yang kita raih adalah
jembatan untuk memakmurkan rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk
membuat seluruh rakyat Indonesia meraih kemajuan bersama. Untuk
mencapai semua itu, kita harus membangun. Bangunlah jiwanya! Bangunlah
badannya! Dari Sabang sampai Merauke harus kita bangun. Dari Miangas
hingga Rote harus kita bangun. Kita harus menjadi bangsa yang maju,
Indonesia maju, bangsa yang berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain
di dunia.Dalam Pidato Kenegaraan tahun lalu sudah saya sampaikan bahwa
Kabinet Kerja berkehendak meletakkan fondasi pembangunan nasional yang
kokoh pada tahun pertama pemerintahan. Paradigma pembangunan nasional
kita ubah dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif, dari yang
bersifat Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Regulasi dan birokrasi
juga kita perbaiki secara masif seiring dengan penerapan teknologi
informasi dan telekomunikasi. Kita juga telah tetapkan pembangunan
infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air khususnya di desa-desa, di
daerah-daerah pinggiran dan wilayah perbatasan guna memperkuat
konektivitas nasional kita.Berbekal pencapaian transformasi fundamental
ekonomi tersebut, memasuki tahun kedua, Pemerintah bertekad melakukan
percepatan pembangunan. Tahun 2016 ini dapat disebut sebagai Tahun
Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia
maju.Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,Percepatan pembangunan
tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita
belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran,
memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.Setiap Presiden
Republik Indonesia telah bekerja keras, telah membanting tulang, telah
berjuang untuk mengatasi tiga tantangan tersebut di masanya
masing-masing. Mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto,
Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati
Soekarnoputri, sampai masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tantangan
yang sama, juga sedang kita hadapi sekarang ini.Perbedaannya, kita
menghadapi tantangan tersebut di tengah tatanan baru dunia, di tengah
era kompetisi global. Kompetisi tidak lagi terjadi antardaerah tetapi
antarnegara, antarkawasan. Sebuah era dimana semua negara saling
terhubung satu sama lain, satu masalah bisa menjadi masalah bagi
negara-negara di dunia.Sampai sekarang ekonomi global masih mengalami
perlambatan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional juga terpengaruh.
Namun kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan
pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Bahkan dalam triwulan kedua
tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen.
Pertumbuhan ini jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi
dunia dan negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia
merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.Sementara itu,
tantangan politik dan keamanan global juga semakin berat dan semakin
beragam. Fenomena pergolakan politik di Timur Tengah, misalnya,
berdampak pada ketidakstabilan kawasan dan memicu perluasan aksi
terorisme di dunia termasuk di Ibukota negara kita.Masih segar dalam
ingatan kita, pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan MH Thamrin,
Jakarta, teroris mencoba menimbulkan kepanikan masyarakat. Namun mereka
gagal. Bangsa Indonesia tidak bisa diteror. Modal persatuan kita
sebagai sebuah bangsa sangat kuat.Masyarakat dunia pun memuji
kecepatan, respon, dan penanggulangan terorisme yang kita lakukan. Oleh
karena itu saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus
meneguhkan komitmen bersama mencegah dan melawan aksi terorisme. Mari
kita tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk terorisme di Nusantara yang
ber-Bhinneka Tunggal Ika.Hadirin yang saya muliakan,Pada tahun
percepatan pembangunan ini, Pemerintah fokus pada tiga langkah
terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan
kesenjangan sosial. Ketiga langkah itu adalah: yang pertama, percepatan
pembangunan infrastruktur. Yang kedua, penyiapan kapasitas produktif
dan Sumber Daya Manusia. Ketiga, deregulasi dan debirokratisasi.Melalui
percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur
secara lebih merata di seluruh Tanah Air guna memperkuat konektivitas
antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional
dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa
tapi juga di Pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan juga
dibangun Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rail Train (LRT),
dancommuter line.Pelabuhan, sebagai perwujudan program tol laut, dan
juga bandara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis
mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan
rakyat.Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, baik
infrastruktur logistik maupun infrastruktur strategis, tentu saja tidak
melupakan kelestarian alam. Pemenuhan target rasio kelistrikan juga
mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan. Selain itu juga
dilakukan percepatan pembangunan waduk dan embung untuk memperkuat
program Ketahanan Air.Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang
mengedepankan kelestarian alam itu, Pemerintah melakukan konservasi
lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada
toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan
itu termasuk kejahatan kemanusiaan.Saudara-saudara se-Bangsa dan
se-Tanah Air,Dalam percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah
berkewajiban untuk membangun wilayah-wilayah yang marginal,
wilayah-wilayah yang tertinggal dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan
daerah-daerah lain yang ekonominya menggeliat dan tumbuh, Pemerintah
mendorong peran dunia usaha dan kerjasama dunia usaha dengan BUMN.
Nilai investasi BUMN akan terus kita perbesar.Selain itu, dengan
dukungan DPR, Pemerintah melakukan teroboson dengan mengeluarkan aturan
tentang Amnesti Pajak. Diharapkan basis penerimaan pajak menjadi
semakin luas guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing
nasional.Hadirin yang saya hormati,Di era kompetisi global, pembangunan
infrastruktur fisik saja belum cukup untuk mengatasi kemiskinan,
mengatasi pengangguran, mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Terlebih Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah dimulai yang berarti
persaingan di Asia Tenggara akan semakin sengit.Agar Indonesia bisa
bersaing dalam kompetisi global maka pembangunan infrastruktur sosial,
yaitu kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM) harus
dipercepat. Dengan demikian Indonesia tidak hanya menjadi penonton
dalam perlombaan ekonomi global, Indonesia harus menjadi ikut berlomba
dan harus menjadi pemenang.Terkait dengan itu, Pemerintah memandang
penting untuk memperluas akses masyarakat pada kegiatan ekonomi
produktif, dengan mendorong kemajuan dan produktifitas sektor UMKM.
Sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk
itu, dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menurunkan suku bunga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) per tahun dari 22 persen menjadi 12 persen
pada tahun 2015, dan turun menjadi 9 persen pada tahun 2016. Pemerintah
juga terus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh KUR.Sedangkan
dalam rangka menyiapkan SDM menghadapi kompetisi global, Pemerintah
memperkuat sistem pendidikan vokasional. Melalui pendidikan vokasional,
kita dapat melahirkan angkatan kerja dengan kemampuan yang relevan
dengan kebutuhan industri. Di saat yang bersamaan, kita pastikan
masyarakat usia produktif bisa lebih cepat mendapatkan
pekerjaan.Pemerintah juga terus mendorong terwujudnya hilirisasi
penelitian dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan
tinggi dan dunia industri. Begitu juga sejumlah Sentra Teknologi dan
Inovasi dibangun di tanah air untuk mendukung industrialisasi nasional.
Sedangkan untuk mempercepat BUMN agar makin produktif dan menguat daya
saingnya, Pemerintah mempersiapkan ‘holdingisasi’.Secara khusus
Pemerintah Pusat mengapresiasi terobosan-terobosan yang telah dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyiapan kapasitas produktif
Indonesia. Termasuk kesigapan daerah dalam percepatan pelaksanaan
kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).Sidang yang terhormat,Tujuan
Pemerintah membangun infrastruktur sosial khususnya pembangunan SDM
adalah agar setiap insan Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya.
Langkah ini dimulai dari pemenuhan nutrisi pada 1.000 hari pertama
kehidupan.Selanjutnya, dalam membangun manusia Indonesia yang
berkualitas, produktif, dan berdaya saing, kita tingkatkan kualitas
pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.Di
sektor kesehatan, Program Indonesia Sehat yang memiliki tiga pilar.
Pertama, penerapan paradigma sehat. Kedua, penguatan pelayanan
kesehatan. Ketiga, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Juli 2016, peserta JKN sudah
mencapai hampir 170 juta jiwa. Jumlah sarana pelayanan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan juga terus meningkat.Di sektor pendidikan,
sekarang ini sedang dilakukan percepatan pembagian Kartu Indonesia
Pintar di seluruh pelosok Tanah Air. Perhatian Pemerintah terutama
diberikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak
mampu. Melalui KIP diberikan jaminan untuk mendapatkan layanan
Pendidikan Dasar sampai Menengah, pendidikan formal dan non formal,
termasuk untuk mendapatkan ketrampilan dari lembaga kursus/BLK.Selain
itu, juga sosialisasi nilai-nilai keutamaan dan pendidikan karakter
pada anak didik. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan guru yang mengabdi di daerah-daerah terpencil,
pulau-pulau terdepan, dan wilayah-wilayah perbatasan.Hadirin yang saya
muliakan,Sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan
sosial, Pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan
debirokratisasi. Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus
diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman.Maka regulasi yang
membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit harus
dipangkas. Deregulasi dan debirokratisasi itu kita lakukan untuk
memberikan kecepatan pelayanan, kepastian, sinkronisasi, kemudahan
berinvestasi, serta meningkatkan produktifitas.Wujud nyata adalah 12
Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah sampai dengan
awal Juni 2016. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, dapat saya sampaikan
bahwa 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Guna
mempercepat manfaat dari Paket-Paket itu, telah dibentuk Satuan Tugas
Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada tanggal
28 Juni 2016. Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi
lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional.Sebagai bagian
dari deregulasi, Pemerintah telah mensinkronkan berbagai peraturan
daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3.000
Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan
dan kemudahan berusaha. Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang
pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda
dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan
daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi
daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua,
Perda yang dibatalkan hanya terkait urusan perdagangan dan
investasi.Sinkronisasi dilakukan agar ada keselarasan, agar ada
kesinambungan regulasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan beragam
regulasi di tingkat pusat hingga daerah. Tidak ada peraturan
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berada di atas
Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berada di bawah konstitusi, di
bawah kehendak rakyat.Sidang yang saya hormati,Agar terobosan-terobosan
yang dilakukan di Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan
kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan menurunkan ketimpangan dan
kesenjangan sosial, Pemerintah menaruh perhatian besar pada empat aspek
strategis.Aspek strategis pertama adalah mempercepat reformasi hukum
untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,
serta terus mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan
publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam
institusi Polri dan Kejaksaan. Reformasi yang menyeluruh dari hulu
sampai hilir. Bukan reformasi tambal sulam atau parsial. Untuk itu
profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula
kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita
semakin kompetitif.Percepatan penggunaan Teknologi Informasi dalam
sistem kerja Pemerintah juga terus dipercepat, sebagai bagian penting
dari peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi, dan pencegahan
praktik korupsi.Selain itu dalam rangka terus menguatkan rasa keadilan,
Pemerintah melakukan terobosan-terobosan dalam perlindungan terhadap
kelompok marjinal. Bagi kalangan penyandang disabilitas, Pemerintah
telah menargetkan lebih dari 55.000 orang penyandang disabilitas untuk
menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di tahun
2016. Kemudian untuk membentengi anak dari perilaku kejahatan, telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
1 Tahun 2016.Perppu ini menegaskan kejahatan terhadap anak digolongkan
dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan yang luar biasa.Aspek
strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan.
Berulang kali telah saya sampaikan bahwa kita harus meninggalkan
paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata. Kita harus
bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk
program-program prioritas. Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan
untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui
kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya bagi rakyat.Sudah tidak bisa
lagi anggaran pembangunan, uang rakyat, habis untuk kegiatan
operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat yang
sebenarnya dapat di-efisienkan. Begitu pula tradisi lama penggunaan
kalimat-kalimat yang bersayap pada nomenklatur penyusunan anggaran
harus ditinggalkan karena berujung pada ketidakefisienan penggunaan
dana pembangunan.Aspek strategis ketiga adalah politik luar negeri.
Dengan diplomasi yang kuat Pemerintah mempercepat penjajakan berbagai
kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi
Indonesia di Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), RCEP, dan
lain-lainnya.Kita juga terus mendorong penyelesaian konflik
internasional secara damai. Seperti semangat yang kita bawa saat
menyerukan ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai pertemuan
dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat. Baik itu melalui
jalur dialog dan maupun penggunaan media sosial. Begitu pula Indonesia
terus terlibat aktif dalam mendorong penyelesaian perselisihan di Laut
Tiongkok Selatan melalui negosiasi dan upaya damai paska penetapan
Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.Kita juga mendorong
penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan
hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.Seiring dengan itu, kita
tingkatkan kualitas perlindungan WNI di luar negeri. Melalui diplomasi
menyeluruh dari berbagai jalur, kita telah berhasil membebaskan 14 WNI
yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Melalui
diplomasi pula, 2 WNI yang disandera di Papua Nugini berhasil
dibebaskan. Menyelesaikan kasus WNI di luar negeri yang mayoritas
terkait TKI. Hingga akhir Juli 2016, tidak kurang dari 23.651 TKI
difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara.Sedangkan dalam rangka
pemantapan kedaulatan, Pemerintah mengedepankan pembangunan
daerah-daerah terdepan, daerah-daerah yang menjadi beranda Indonesia.
Kita kembangkan daerah seperti Entikong, Natuna, dan Atambua agar dunia
melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah
airnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.Aspek strategis keempat
adalah demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Bangsa ini tidak
akan produtif, tidak akan maju, tidak akan menjadi bangsa pemenang
apabila tidak menghargai hak azasi manusia dan terus didera
gonjang-ganjing politik. Energi kita sebagai bangsa akan habis untuk
meredakan keriuhan politik daripada melakukan lompatan-lompatan
kemajuan.Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif
dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses
pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum
terlaksana secara demokratis.Kita juga bersyukur Pilkada serentak
tanggal 9 Desember 2015 secara umum berlangsung aman, tertib dan damai.
Semua terlaksana dengan tradisi demokrasi yang bersifat langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya, Pemerintah bersama DPR-RI
dan DPD-RI terus melakukan upaya perbaikan regulasi Pilkada, agar dapat
terlaksana secara lebih baik untuk Pilkada serentak tahun 2017 dan
Pilkada-pilkada selanjutnya.Sementara itu, kedaulatan bangsa dan
keamanan masyarakat terus terjaga karena TNI dan Polri terus siaga dan
tak pernah berhenti mengabdi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan
profesionalisme TNI dan Polri dengan pendekatan kesejahteraan dan
modernisasi persenjataan. Pemerintah juga mendukung kemandirian
industri dalam negeri untuk memasok alutsista TNI dan alat operasional
Polri.Secara khusus saya ingin mengapresiasi keberhasilan TNI dan Polri
yang sudah melumpuhkan salah satu pemimpin kelompok teroris di
Indonesia, yaitu Santoso. Tetap waspada dan terus tekan potensi dan
ancaman terorisme di Nusantara.Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah
Air,Kita hanya dapat membuat terobosan bagi kemajuan bangsa dan negara
kalau pola pikir kita progresif, optimis, dan inovatif. Untuk itu
Pemerintah terus menjalankan proses Revolusi Karakter Mental, yaitu
perubahan pola pikir dan perubahan sistem yang dimulai dari berbagai
institusi pemerintahan.Selama ini kita terkungkung oleh sikap pesimis
dan tidak sadar bahwa sebagian dari hambatan kemajuan Indonesia justru
datang dari diri kita sendiri. Padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa
yang besar, bangsa yang pernah menginspirasi negara-negara yang
terjajah untuk merdeka, bangsa yang memberikan Pancasila, memberikan
Trisakti, memberikan nilai-nilai gotong royong untuk dunia. Oleh sebab
itu, kita harus percaya diri, harus yakin, bahwa kita bisa menjadi
bangsa pemenang.Hadirin yang saya muliakan,Di akhir Pidato Kenegaraan
di depan Sidang Terhormat, saya mengajak segenap elemen bangsa untuk
bersinergi mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta
mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Tanpa kerjasama, tanpa
gotong royong, kita akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak
menginginkan itu.Oleh sebab itu, apapun bidang yang saudara-saudara
geluti, jadilah yang terbaik. Dengan kerja nyata bangsa Indonesia bisa
menjadi bangsa pemenang, dengan Kerja nyata bangsa Indonesia bisa
menjadi bangsa maju, menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan
berbudaya. Sekarang ini biduk kita sedang berlayar menuju ke sana.
Menuju kemajuan Indonesia Raya!Dirgahayu Republik Indonesia!Dirgahayu
Negeri Pancasila!Merdeka! Merdeka! Merdeka!Terima
kasih.Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Om Shanti Shanti
Shanti Om,Namo Buddhaya.Jakarta, 16 Agustus 2016PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,JOKO WIDODO